KPR konvensional dalam tinjauan syariat

KPR KONVENSIONAL DALAM TINJAUAN SYARI’AT

Gambaran singkat KPR melalui perbankan atau
lembaga pembiayaan, biasanya melibatkan tiga pihak, yaitu anda sebagai nasabah, developer dan bank atau PT finance. Ini berlaku baik dalam sistem konvensional maupun syariah.

Setelah melalui proses administrasi, biasanya anda diwajibkan membayar uang muka (DP) sebesar 20%. Setelah mendapatkan bukti pembayaran DP maka bank terkait akan melunasi sisa pembayaran rumah sebesar 80%. Tahapan selanjutnya sudah dapat ditebak, yaitu anda menjadi nasabah bank terkait.

Secara sekilas akad di atas tidak perlu dipersoalkan. Terlebih berbagai lembaga keuangan syariah mengklaim bahwa mereka berserikat (mengadakan musyarakah) dengan anda dalam pembelian rumah tersebut. Anda membeli 20% dari rumah itu, sedangkan lembaga keuangan membeli sisanya, yaitu 80%. Dengan demikian, perbankan menerapkan akad musyarakah (penyertaan modal). Dan selanjutnya bila tempo kerjasama telah usai, lembaga keuangan akan menjual kembali bagiannya yang sebesar 80% kepada anda.

Namun bila anda cermati lebih jauh, niscaya anda menemukan berbagai kejanggalan secara hukum syari’at. Berikut kesimpulan terkait beberapa hal yang layak untuk dipersoalkan secara hukum syari’at:

1. Dalam aturan syariat, barang yang dijual secara kredit, secara resmi menjadi milik pembeli, meskipun baru membayar DP.

2. Nilai 80% yang diberikan bank, hakekatnya adalah pinjaman BUKAN kongsi pembelian rumah. Dengan alasan:

a. Bank tidak diperkanankan melakukan bisnis riil. Karena itu, bank tidak dianggap membeli rumah tersebut.
b. Dengan adanya DP, sebenarnya nasabah sudah memiliki rumah tersebut.
c. Dalam prakteknya, bank sama sekali tidak menanggung beban kerugian dari rumah tersebut selama disewakan.

3. Konsep KPR syariah tersebut bermasalah karena:

a. Uang yang digunakan untuk melunasi pembelian rumah statusnya utang (pinjaman) dari bank.
b. Nasabah berkewajiban membayar cicilan, melebihi pinjaman bank.
c. Jika bank syariah menganggap telah membeli rumah tersebut maka dalam sistem KPR yang mereka terapkan, pihak bank melanggar larangan, menjual barang yang belum mereka terima sepenuhnya.

Keterangan di atas adalah ringkasan dari artikel yang diulas Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dalam majalah Pengusaha Muslim edisi 24 (terbit

Perbedaan KPR Konvensional dengan KPR Syariah

Apa sih perbedaan antara KPR Konvensional dengan KPR Syariah?
Kan sama saja kredit ? Harganya sama ga ada beda ngambil untung juga

Tak dipungkiri bahwa pertanyaan tersebut kerap muncul di pikiran orang-orang yang ingin membeli rumah ketika ada penawaran rumah yang menggunakan sistem KPR Syariah.

Dalam kesempatan kali ini, admin Perumahan islami akan menjelaskan perbedaannya yang mungkin blm difahami semua org

1. KPR Konvensional bukanlah jual beli rumah tapi hanya pendanaan bank/lembaga keuangan kepada buyer.
– Umumnya, pelunasan dibuat melebihi nilai pinjaman sehingga dikategorikan sebagai riba.
– Dalam sistem syariah, murni jual beli antara buyer dgn developer.

2. Terdapat akad segitiga yang dilakukan 3 pihak pada KPR Konvensional seperti leasing, yaitu adanya buyer, developer, dan bank/lembaga keuangan.
– Sementara itu, pada KPR Syariah hanya 2 pihak yaitu buyer dan developer.

3. KPR Konvensional ada 2 akad dalam 1 transaksi, yaitu sewa dan beli.
– Disebut sebagai sewa-menyewa karena buyer belum berhak memiliki rumah dalam masa cicilan sehingga seperti sedang menyewa rumah.
– Lalu, disebut jual-beli adalah ketika buyer sudah melunasi 100% cicilan rumah. Akad ini dalam Islam dilarang karena adanya 2 akad dalam 1 transaksi.
– Dalam KPR Syariah hanya ada 1 akad dalam 1 transaksi, yaitu jual-beli.
– Buyer berhak memiliki rumah walaupun baru membayar sebagian dengan sistem kredit.

4. KPR Konvensional menerapkan denda.
– Denda pada KPR ini termasuk ke dalam sistem riba karena ada nilai yang bertambah dari nilai pinjaman awal.
– Berbeda dengan KPR Syariah yang tidak ada dipungut denda walaupun serubu perak karena hukum denda ini adalah riba yang diharamkan.

5. Dalam KPR Konvensional, diterapkan sistem sita jika buyer sdh tidak mampu mencicil sampai lunas.
– Hal ini dilarang karena menzalimi dan mengambil hak muslim dengan cara yang tidak baik.
– Pada KPR Syariah tidak ada sita karena rumah tersebut sudah menjadi hak buyer walaupun masih mencicil.
– Jika ada masalah selama masa cicilan, maka akan dicarikan solusi terbaik dengan jalan musyawarah.

Dari perbedaan di atas, dapat diistilahkan bila singkatan KPR Konvensional adalah “Kredit Pemilikan Rumah” sedangkan pada KPR Syariah adalah “Kredit Pelunasan Rumah”.

Mengapa? Karena pada dasarnya, buyer sudah membeli rumahnya sehingga hak kepemilikannya sudah berada di tangan buyer tinggal ia melunasi sisa pembayaran harga total rumahnya.

Selama masa pelunasan tersebut, surat rumah yang sudah diatasnamakan buyer akan disimpan oleh notaris karena barang yang sedang diperjualbelikan tidak boleh menjadi jaminan dalam sistem syariah.

Hal ini agar menciptakan rasa aman di sisi buyer maupun developer. Jika khawatir surat-surat hilang di notaris atau notaris meninggal, maka bisa disimpan di safety box bank. Di mana surat tersebut hanya bisa diambil jika atas izin buyer dan developer.

Sekian penjelasan dari kami. Semoga menjadi pemahaman tentang pentingnya membeli rumah dengan sistem syariah maupun menjadi tambahan ilmu bermanfaat bagi para ikhwan & akhwat sekalian.

Di properti syariah
Tanda jadi/booking mengurangi dp atau harga jual.
Bila batal kembali 100%
Namun bila pengajuan kreditnya disetujui developer pada saat akad klien mundur maka booking dikembalikan dg dipotong adm 1juta rupiah.
Urutannya:
1.✅Pilih unit booking
2.✅Wawancara seminggu kemudian
Utk memastikan klien lolos atau tidak pengajuan kreditnya
Properti syariah tdk ada BI Cheking
Yg ada developer cheking
disini developer punya team utk menganalisa keuangan si klien
3.✅Dilangsungkannya akad antara klien(pembeli) dg developer(penjual)biasanya juga satu minggu setelah wawancara.

Utk harga jual tidak tunai Dp dibayar tunai atau bisa dicicil 3,6 maksimum 12X
Tapi temen2 jgn sounding(umbar) diawal yaa
jika klien minta mulailah kasih cicilan 3X atau 6X jika sudah mentok baru kasih 12X(peluru terakhir)
Utk kasus tertentu jika klien ingin dp dicicil lebih dari setahun asal dia punya dana minimum 30jt bisa di bicarakan dgn pihak developer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *